Detail Aduan

laporan diterima

menindaklanjuti aduan dapat kami sampaikan telag dilakukan kunjungan lapangan oleh petugas dari Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 dengan hasil sebagai berikut :

A. Desa Plantungan Kecamatan Blora

1. Di Kantor Desa Plantungan petugas diterima oleh Kades (Ibu Susana) dan Sdr. Ahmad Hanafi Ketua BUMDES SA3 Plantungan dilanjutkan dengan cek lapangan

2. Setelah disampaikan tentang Lapor Gub no LGMB20298442, diperoleh keterangan dari Sdr. Ahmad Hanafi bahwa : 

a. Tidak ada pencemaran yang diakibatkan oleh sumur masyarakat dari Desa Plantungan ke Waduk Tempuran karena air formasi yang bercampur dengan minyak saat dipompa keluar, setelah minyak dipisahkan di bak pemisahan maka air tersebut akan dimasukkan Kembali ke dalam sumur untuk membantu minyak yang masih ada di dalam sumur terangkat di atas air. 

b. Bila terjadi kelebihan produksi air formasi di bak pemisahan, maka air tersebut akan dialirkan ke dalam kolam penampungan untuk dipakai menyiram tanaman di ladang sekitar.

c. Hasil produksi tidak disetor ke Pertamina tetapi dijual ke Bleboh dan Wonocolo. Pertamina tidak mau menerima hasil produksi dari msayarakat bila tidak ada perjanjian Kerjasama.

3. Disampaikan oleh tim Cabdin ESDM KS bahwa sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 pasal 15 huruf i, bahwa hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM wajib diserahkan kepada Kontraktor pengelola Wilayah Kerja berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kontraktor dan BUMD,Koperasi, atau UMKM; dan pasal 15 huruf j, bahwa setiap orang yang melakukan penyerahan hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM selain kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf i, dilakukan tindakan penegakan hukum;

4. Disampaikan oleh tim Cabdin ESDM KS bahwa berdasar pasal 19 ayat (2) huruf a, Permen ESDM RI nomor 14 tahun 2025, maka syarat dokumen Kerjasama dalam sumur masyarakat terdiri dari =

a. AKTA pendirian BUMD, Koperasi, atau UMKM; 

b. NIB; 

c. Surat Penunjukan dari Gubernur (belum ada), dan 

d. Surat pernyataan tertulis diatas meterai mengenai kesanggupan melaksanakan upaya perbaikan tata kelola sumur minyak (belum ada).

5. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 52 bahwa setiap orang yang melakukan explorasi dan atau eksploitasi harus mempunyai kontrak kerja. 

6. Kondisi sumur produksi belum dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), batas antara area kerja dengan lingkungan/jalan umum (diberi pagar dari bambu atau semacamnya), rambu-rambu peringatan keselamatan area kerja, tidak boleh merokok, bahan mudah terbakar dan papan peringatan lainnya, sehingga persyaratan K3 belum terpenuhi

7. Sehingga berdasarkan point 4, 5 dan 6 apabila persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi dan belum ada Kerjasama dengan Pihak K3S maka untuk sementara kegiatan berhenti sampai dengan syarat terpenuhi.

8. Kades Plantungan dan ketua BUMDES telah menerima masukan dan bersedia perbaikan pengelolaan sumur minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersedia bertanggungjawab dihadapan hukum.

B. Desa Soko Kecamatan Jepon

1. Di desa Soko diterima oleh Kepala Desa Soko (Mulyono), disampaikan bahwa kegiatan sumur masyarakat di desa Soko tidak seramai di desa Plantungan dan saat ini telah berhenti karena produksi minyak hanya sedikit tidak menguntungkan.

2. Tentang tuduhan pencemaran disampaikan bahwa kegiatan telah berhenti dan jalur aliran air sungai memang dari Soko terus ke Plantungan bermuara di waduk Tempuran. Tetapi saat ini kegiatan pengambilan minyak di Soko tidak aktif .

3. Disampaikan kepada Kades Soko tentang Permen ESDM RI nomor 14/2025, hal syarat Kerjasama sumur masyarakat serta penyerahan hasil kepada Kontraktor/K3S).

demikian informasi yang dapat kami sampaikan

terima kasih