Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGIG96510722

Rincian Aduan

LGIG96510722

Selesai Public
KOTA SEMARANG
04 Mar 2025
1 ditandai
Selamat pagi
min tolong bantu kawal kami pendaftar PPPK tahap 2 di provinsi Jawa tengah kategori pelamar PPG Prajabatan.
Kami merasa ditipu dengan hasil seleksi administrasi. Hampir 600 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan tidak melampirkan SPTJM.
Padahal pelamar PPG Prajabatan tidak diwajibkan melampirkan surat tersebut karena bukan dari bagian kami.
Yang lebih anehnya lagi padahal GTK sudah membuat surat edaran yang menyatakan bahwa PPG Prajabatan tidak diwajibkan mengunggah dokumen tersebut. Akan tetapi BKD provinsi Jawa Tengah malah menolak aturan tersebut dengan alasan surat edaran dikeluarkan setelah penutupan pendaftaran.

Hal tersebut membuat kami merasa ditipu, seharusnya di pengumuman awal provinsi Jawa tengah tidak menerima PPG prajabatan, itu lebih baik agar kami tidak memilih Jateng, akan tetapi di akun mapping kami itu ada formasinya, dan pelamar PPG sebagian di mapping di provinsi Jawa Tengah

Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena telah sangat merugikan lulusan ppg prajabatan hampir 600 orang

Disposisi

Selasa, 04 Maret 2025 - 15:10 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Verifikasi

Selasa, 04 Maret 2025 - 15:45 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Yth. Bapak/Ibu Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.

Progress

Selasa, 04 Maret 2025 - 21:21 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II

Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :

a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.

2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain

sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;

3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);

4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :

a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;

b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;

c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;

d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.

5. Kesimpulan :

a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;

b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Terima kasih.


Selesai

Selasa, 04 Maret 2025 - 21:22 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II

Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :

a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.

2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain

sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;

3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);

4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :

a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;

b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;

c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;

d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.

5. Kesimpulan :

a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;

b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Terima kasih.