Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Sragen

kami koordinasikan dg instansi terkait.

VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN BANTUAN PKH dan BLT KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH Oleh Sdr. Ika Puspitasari Dasar : Laporan /pengaduan Sdr Ika Puspitasari tentang PENGADUAN BANTUAN PKH /BLT Dengan ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan tentang pengaduan Bantuan PKH dan BLT oleh Ika Puspitasari , bahwa sesuai dengan Konfirmasi dan Koordinasi Petugas Pendamping PKH, TKSK dan Pemerintah Desa Katelan dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : A. Hasil pencarian ditemukan sbb : Pelapor atas nama Ika Puspitasari adalah bukan warga Katelan Pelapor adalah warga pilangsari RT 18, Ngrampal. An Pelapor dia pernah tinggal di Desa Katelan alamat Dukuh brak bunder RT 10 A dan sekarang telah menikah dengan Prasetya Nur Irawan dan tinggal ikut suami yang beralamatkan di Pilangsari RT 18, Ngrampal, Sragen. B. Dalam laporan/pengaduan yang disampaikan gubernur lewat @ganjar_pranowo @laporgub.jtg dalam laporannya pelapor : a. tidak menyertakan data By Name By Address KPM penerima bantuan PKH/BLT yang dianggap salah sasaran. b. tidak menyertakan data By Name By Address KK miskin nenek janda gak punya rumah yang menurut pelopor layak menerima bantuan. Sehingga pihak Desa, Pendamping PKH, dan TKSK kesulitan melakukan verifikasi KPM penerima bantuan PKH dan KK miskin nenek janda yang tidak punya rumah yang dimaksud. C. Mekanisme Bantuan 1. Bantuan kemasyarakat selama ini data yang dipakai adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kemensos RI diperoleh sbb : a. Usulan dan kelompok kepentingan contoh RT. b. Dipramudeskan tingkat RT/RW. c. Pelaksanaan Musdes ditingkat Desa yang dibuat berita acara, ditanda tangani oleh pemerintah Desa dan BPD. d. Memasukan data tersebut dalam Musdes kedalam aplikasi SIKS_NG yang ada di Kemensos RI. 2. Bantuan BPNT, PKH, dan BLT yang diberikan kepada masyarakat data yang diambil adalah yang sudah masuk dalam data DTKS. 3. BLT BBM yang baru berjalan yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam data BPNT dan PKH dan data By Name By Address yang berasal dan dikirim dari Kemensos RI yang pendistribusiannya melalui PT. POS Indonesia. D. Pemerintah Desa petugas PKH dan TKSK masih melakukan pencarian dan kroscek data dan warga KK miskin yang belum mendapat bantuan dimaksud dalam laporan, untuk memastikan kebenaran laporan dan aduan tersebut. Selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Demikian Laporan yang kami buat dan mohon periksa. CAMAT TANGEN Cap/ttd EDI WIDODO, S.STP, MSi Pembina Tk. I NIP.19760912 199602 1 003

VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN BANTUAN PKH dan BLT KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH Oleh Sdr. Ika Puspitasari Dasar : Laporan /pengaduan Sdr Ika Puspitasari tentang PENGADUAN BANTUAN PKH /BLT Dengan ini kami sampaikan hasil verifikasi atas laporan tentang pengaduan Bantuan PKH dan BLT oleh Ika Puspitasari , bahwa sesuai dengan Konfirmasi dan Koordinasi Petugas Pendamping PKH, TKSK dan Pemerintah Desa Katelan dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : A. Hasil pencarian ditemukan sbb : Pelapor atas nama Ika Puspitasari adalah bukan warga Katelan Pelapor adalah warga pilangsari RT 18, Ngrampal. An Pelapor dia pernah tinggal di Desa Katelan alamat Dukuh brak bunder RT 10 A dan sekarang telah menikah dengan Prasetya Nur Irawan dan tinggal ikut suami yang beralamatkan di Pilangsari RT 18, Ngrampal, Sragen. B. Dalam laporan/pengaduan yang disampaikan gubernur lewat @ganjar_pranowo @laporgub.jtg dalam laporannya pelapor : a. tidak menyertakan data By Name By Address KPM penerima bantuan PKH/BLT yang dianggap salah sasaran. b. tidak menyertakan data By Name By Address KK miskin nenek janda gak punya rumah yang menurut pelopor layak menerima bantuan. Sehingga pihak Desa, Pendamping PKH, dan TKSK kesulitan melakukan verifikasi KPM penerima bantuan PKH dan KK miskin nenek janda yang tidak punya rumah yang dimaksud. C. Mekanisme Bantuan 1. Bantuan kemasyarakat selama ini data yang dipakai adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kemensos RI diperoleh sbb : a. Usulan dan kelompok kepentingan contoh RT. b. Dipramudeskan tingkat RT/RW. c. Pelaksanaan Musdes ditingkat Desa yang dibuat berita acara, ditanda tangani oleh pemerintah Desa dan BPD. d. Memasukan data tersebut dalam Musdes kedalam aplikasi SIKS_NG yang ada di Kemensos RI. 2. Bantuan BPNT, PKH, dan BLT yang diberikan kepada masyarakat data yang diambil adalah yang sudah masuk dalam data DTKS. 3. BLT BBM yang baru berjalan yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam data BPNT dan PKH dan data By Name By Address yang berasal dan dikirim dari Kemensos RI yang pendistribusiannya melalui PT. POS Indonesia. D. Pemerintah Desa petugas PKH dan TKSK masih melakukan pencarian dan kroscek data dan warga KK miskin yang belum mendapat bantuan dimaksud dalam laporan, untuk memastikan kebenaran laporan dan aduan tersebut. Selanjutnya akan segera ditindaklanjuti. Demikian Laporan yang kami buat dan mohon periksa. CAMAT TANGEN Cap/ttd EDI WIDODO, S.STP, MSi Pembina Tk. I NIP.19760912 199602 1 003