Detail Aduan
Rincian Aduan : LGIG75160630
KOTA SEMARANG, 03 Mar 2025
Saya bersama hampir 600 orang adalah lulusan PPG yang mendaftar P3K JF Guru tahap 2 2024. Kami sangat kecewa dengan keputusan BKD Jawa Tengah terkait seleksi administrasi P3K tahap 2 2024. Kami mendaftar di Jawa Tengah dikarenakan Pemprov Jateng membuka formasi JF Guru dari pelamar lulusan PPG pada tahap 2 2024 sesuai Pengumuman Sekda Prov Jateng 800.1.2.2/321 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024.
Semua pelamar PPG (hampir 600) yang tidak memiliki SK Pengangkatan non ASN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Keterangan Mengajar di TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam seleksi administrasi. Padahal Pelamar PPG berbeda kategori dengan pelamar Guru non ASN (sudah mengajar minimal 2 tahun) sesuai dengan KepmenPANRB No 348 Tahun 2024 dan SE Dirjen GTKPG No 0273/B1/GT.02.00/2025. Selain itu lulusan PPG juga belum memiliki sekolah induk.
Kami sudah mengajukan sanggah dengan dasar 2 regulasi di atas, tetapi sebanyak 573 pelamar yang mengajukan sanggah semuanya ditolak dengan salah 1 alasannya: "Tahap pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s.d. 20 Januari 2025, sementara Surat Edaran Dirjen GTK-PG Nomor 0237/B1/GT.02.00/2025 tertanggal 27 Januari 2025 yang mana pada saat surat tersebut diterbitkan tahap pendaftaran sudah ditutup dan proses seleksi sudah masuk dalam tahap verifikasi dokumen". Padahal bercermin dari Pemprov/ instansi lain se-Indonesia, mereka dapat memahami regulasi yang ada terkait perbedaan kriteria pelamar antara Guru non ASN dan lulusan PPG.
Pak Gubernur, Selaku pejabat tertinggi di Jawa Tengah, dengan hormat kami mohon untuk dapat mengarahkan instasinya (BKD Jateng) untuk bertanggung jawab. Mohon Pak Gubernur untuk diinvestigasi mengapa BKD menTMS kan hampir 600 pelamar lulusan PPG. Sebagai contoh di formasi yang saya lamar saja yaitu Guru Pendidikan Khusus terdapat 175 formasi dari Seleksi P3K tahap 1, dan di tahap 2 membuka formasi 160. Jika memang dari awal BKD Jateng tidak membuka formasi untuk pelamar lulusan PPG, sepantasnya BKD Jateng tidak membukanya. Kami dapat memilih formasi di instansi lain. Mohon dengan sangat bantuan dan pertanggungjawabannya untuk merevisi keputusan BKD Jateng. Kami menuntut BKD Jateng agar pelamar PPG diberi kesempatan melanjutkan proses seleksi P3K dengan cara mengubah status TMS menjadi MS karena kami yakin, persyaratan dokumen kami sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai dasar kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan regulasi yang sudah disebutkan. Kami juga men-capture poin-poin yang dimaksud dengan penanda untuk memudahkan analisa keluhan kami:
https://bit.ly/TolakTMSJateng
2 Orang Menandai Aduan Ini
Disposisi
Senin, 03 Maret 2025 - 11:29 WIB
Admin Gubernuran
Verifikasi
Selasa, 04 Maret 2025 - 08:08 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Yth. Bapak/Ibu Pelapor,
Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.
Progress
Selasa, 04 Maret 2025 - 20:46 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II
Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :
a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.
2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain
sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;
3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);
4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :
a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;
b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;
c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;
d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.
5. Kesimpulan :
a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;
b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih.
Selesai
Selasa, 04 Maret 2025 - 20:46 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II
Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :
a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.
2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain
sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;
3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);
4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :
a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;
b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;
c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;
d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.
5. Kesimpulan :
a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;
b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih.