Detail Aduan

sudah kami sampaikan kedinas terkait terimakasih 

Dari: DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dibalas Pada Tanggal 12 Juni 2023 

Banyak sekali yg disarankan, sehingga semua bidang di Dinnakerkop UKM semestinya bisa menjawab sesuai tusinya. Khusus utk bidang HI, yang menangani terkait kebijakan pengupahan, sesuai dg PP No.36/2023, bahwa kebijakan UMK dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dimana utk UMK Banyumas tahun 2023 sebesar Rp 2,118.123,64, naik 6.8% dari tahun 2022. Setiap tahun di Kab. Banyumas kebijakan UMK selalu naik meski tidak bisa selalu sama. Namun upaya Pemkab Banyumas ( Bidang HI), bersama lintas stakeholders, termasuk kalangan pengusaha, bersama-sama setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur ttg UKM, tugas Kab/kota adalah melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan upah dan ketenagakerjaan dengan tujuan/maksud memastikan bahwa perusaahan/dunia usaha mematuhi ketentuan pemerintah terkait UMK/upah. Data monitoring 2023 per April 2023, sebanyak 78,76% perusahaan sdh mematuhi ketentuan UMK. Untuk yg belum terus kami lakukan pembinaan agar berjuang untuk bisa memenuhi ketentuan, dan jika dalam waktu satu tahun tdk bisa memenuhi ketentuan, kami tingkatkan peringatannya melalui Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi utk dilakukan pengawasan lebih ketat. Jadi kab/kota tdk berwenang menjatuhkan sanksi pidana karrna itu kewenangan pemerintah propinsi. Namun demikian pembinaan kami lakukan sepanjang waktu untuk memastikan dan mendorong para pengusaha/dunia usaha bisa memenuhi ketentuan pemerintah. Demikian. matur nembah nuwun🙏👍

Dari: DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dibalas Pada Tanggal 12 Juni 2023 

Banyak sekali yg disarankan, sehingga semua bidang di Dinnakerkop UKM semestinya bisa menjawab sesuai tusinya. Khusus utk bidang HI, yang menangani terkait kebijakan pengupahan, sesuai dg PP No.36/2023, bahwa kebijakan UMK dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dimana utk UMK Banyumas tahun 2023 sebesar Rp 2,118.123,64, naik 6.8% dari tahun 2022. Setiap tahun di Kab. Banyumas kebijakan UMK selalu naik meski tidak bisa selalu sama. Namun upaya Pemkab Banyumas ( Bidang HI), bersama lintas stakeholders, termasuk kalangan pengusaha, bersama-sama setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur ttg UKM, tugas Kab/kota adalah melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan upah dan ketenagakerjaan dengan tujuan/maksud memastikan bahwa perusaahan/dunia usaha mematuhi ketentuan pemerintah terkait UMK/upah. Data monitoring 2023 per April 2023, sebanyak 78,76% perusahaan sdh mematuhi ketentuan UMK. Untuk yg belum terus kami lakukan pembinaan agar berjuang untuk bisa memenuhi ketentuan, dan jika dalam waktu satu tahun tdk bisa memenuhi ketentuan, kami tingkatkan peringatannya melalui Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi utk dilakukan pengawasan lebih ketat. Jadi kab/kota tdk berwenang menjatuhkan sanksi pidana karrna itu kewenangan pemerintah propinsi. Namun demikian pembinaan kami lakukan sepanjang waktu untuk memastikan dan mendorong para pengusaha/dunia usaha bisa memenuhi ketentuan pemerintah. Demikian. matur nembah nuwun🙏👍