Terima kasih atas aduannya, akan kami teruskan ke Dinas Perindag Kab. Pekalongan. terima kasih

Aduan telah kami teruskan ke Dinas Perindag Kab. Pekalongan. terima kasih

1. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Ayat (13) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, menyebutkan bahwa :

Pasal 15 (1). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:

a. Telah memiliki Embrio Pasar Rakyat;

b. Berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;

c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat;

d. Peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.

(3). Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria

a. Merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;

b. Terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukkan scara terus menerus;

c. Terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (Tiga puluh) orang;

d. Bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

(5). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakkan APBD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan lain yang diatur oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Status tanah yang digunakan untuk pembangunan Pasar Rakyat adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.