Lokasi aduan: Kabupaten Kudus
Isi Aduan: pengisian perangkat desa serentak di Kudus sudah dilaksanakan sejak 14 Februari 2023, lalu pelantikan ditunda melalui SK Bupati menjadi "paling lambat 7 hari setelah putusan pertama perkara 26 di PN Kudus"
Per tgl 15 Agustus 2023, PN Kudus mengeluarkan putusan sela sekaligus menjadi putusan akhir yang isinya menolak gugatan para penggugat sehingga menurut klausul di SK Bupati "para peraih rangking 1 berhak untuk dilantik"
Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari bupati mengenai kapan waktu pelantikan akan dilaksanakan. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk bapak bupati, kami menunggu komitmen njenengan
Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGIG61615812
Disposisi
Rabu, 16 Agustus 2023 - 15:06 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kudus
Verifikasi
Jumat, 18 Agustus 2023 - 11:18 WIBKabupaten Kudus
diverifikasi
Progress
Rabu, 23 Agustus 2023 - 10:05 WIBKabupaten Kudus
laporan dikordinasikan dengan Dinas PMD
Selesai
Selasa, 29 Agustus 2023 - 08:31 WIBKabupaten Kudus
info dari Dinas PMD :
Di kabupaten Kudus, penyelenggaraan pengisian perangkat desa diatur dalam Perda, perbup, beserta petunjuk-petunjuk teknis yg telah ditetapkan di kabupaten kudus. Mengacu pada regulasi-regulasi tersebut, diatur kewenangan masing-masing pihak.
Bupati Kudus mempunyai kewenangan antara lain untuk memberikan izin, menetapkan desa-desa yg menyelenggarakan, dan menetapkan jadwal tahapan pengisian perangkat desa. Camat berwenang antara lain memfasilitasi penyelenggaraan pengisian perangkat desa di wilayah kerjanya. Sedangkan kewenangan kepala desa antara lain mengangkat, melantik, dan mengambil sumpah/janji perangkat desa.
Dan saat ini sudah ada beberapa desa yang telah melaksanakan pelantikan perangkat desa.
Jadi, mari semua pihak untuk melaksanakan kewenangan masing-masing, menjaga situasi tetap kondusif.