Terimakasih atas laporan dan partisipasinya di dalam menggunakan lapor Gubernur sebagai kanal  aduan Jateng. Perihal keluhan panjenengan kami koordinasikan dengan PemkabTegal melalui Dinas Dikbud untk diakukan klarifikasi kepada sekolah terkait

Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Bahan Ajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun oleh Komite Sekolah merupakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah PP Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 181a dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

- Pasal 181 huruf a:

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan

Pasal 12 huruf a:

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah.

Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Bahan Ajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun oleh Komite Sekolah merupakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah PP Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 181a dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

- Pasal 181 huruf a:

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan

Pasal 12 huruf a:

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah.