LaporGub! - Detail Aduan LGIG17754789

Disposisi

Senin, 25 April 2022 - 12:13 WIB

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Banyumas

Verifikasi

Senin, 09 Mei 2022 - 10:04 WIB

Kabupaten Banyumas

Maturnwn atas pertanyaannya. Terkait kebijakan gaji sesuai ketentuan adalah kewenangan BKAD. Sedangkan Dinakerkop UKM hanya melayani kebijakan THR utk pekerja/buruh perusahaan, bukan status pekerja dr dinas/instansi pemerintah. Kemudian sesuai dg kebijakan otonomi daerah, maka ada atau tidaknya THR tiap daerah berbeda-beda, demikian pula status pegawai tidak tetap (non ASN/non-P3K) antara pusat dan daerah berbeda-beda. Jika di suatu instansi pemerintah (daerah) ada memberikan uang di masa hari Raya, itu pun sebenarnya bukanlah THR, tetapi tali asih dan penghargaan bagi karyawan yang biasanya bersumber dari sumbangan/urunan para pekerja disitu untuk saling bantu. Karena bukan THR maka tidak menggunakan dasar kebijakan THR pemerintah. Itu pun sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaan/keuangan masing2 instansi, hal itu tidak bersifat wajib/mengikat. Artinya bagi instansi yg tidak memberikan bantuan ( sejenis THR) utk saudara2 kita yg berstatus non ASN-non P3K, berarti memang tidak ada alokasinya dalam desain anggarannya. Demikian????

Selesai

Senin, 09 Mei 2022 - 10:04 WIB

Kabupaten Banyumas

Maturnwn atas pertanyaannya. Terkait kebijakan gaji sesuai ketentuan adalah kewenangan BKAD. Sedangkan Dinakerkop UKM hanya melayani kebijakan THR utk pekerja/buruh perusahaan, bukan status pekerja dr dinas/instansi pemerintah. Kemudian sesuai dg kebijakan otonomi daerah, maka ada atau tidaknya THR tiap daerah berbeda-beda, demikian pula status pegawai tidak tetap (non ASN/non-P3K) antara pusat dan daerah berbeda-beda. Jika di suatu instansi pemerintah (daerah) ada memberikan uang di masa hari Raya, itu pun sebenarnya bukanlah THR, tetapi tali asih dan penghargaan bagi karyawan yang biasanya bersumber dari sumbangan/urunan para pekerja disitu untuk saling bantu. Karena bukan THR maka tidak menggunakan dasar kebijakan THR pemerintah. Itu pun sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaan/keuangan masing2 instansi, hal itu tidak bersifat wajib/mengikat. Artinya bagi instansi yg tidak memberikan bantuan ( sejenis THR) utk saudara2 kita yg berstatus non ASN-non P3K, berarti memang tidak ada alokasinya dalam desain anggarannya. Demikian????

Preview Gambar

Tulis Ulasan