Kegiatan Tambak udang di Karimunjawa sesuai ketentuan dalam PP 5 tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara, adapun skala usahanya masuk dalam resiko menengah – rendah sehingga perizinan berusaha berbasis resikonya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar berupa Pernyataan mandiri untuk pemenuhan ketentuan berusahanya

Dalam proses penyelesaian tambak udang di karimunjawa akan dilakukai Penekanan pada ranperda tata ruang kabupaten Jepara yang tidak ada alokasi ruang untuk budidaya tambak udang di karimunjawa dan pada aturan peralihan untuk memberikan batas waktu 2 (dua) tahun kepada pelaku usaha tambak untuk dapat beroperasional mengembalikan biaya investasi yang sudah dikeluarkan dan merelokasi usahanya diluar kecamatan karimunjawa serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi pekerja tambak yang terdapak pada penutupan kegiatan tambak. Perlu memanggil pelaku usaha tambak karimunjawa untuk diberi pemahaman penyelesaian pengelolaan tambak yang humanis terkaitperubahan peraturan  dan pengelolaan tambak kedepan.

Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa, Dinas Perikanan Jepara dan , Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara untuk memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan limbah tambak yang baik dan benar.