Detail Aduan

Popda kabupaten Semarang
Tangisan yang Tak Pernah Terdengar
Di Ende, anak-anak menangis karena hampir gagal berangkat ke Jambore Nasional. Mereka sudah berlatih, lolos seleksi, membawa nama daerah, tetapi perjalanan mereka hampir berhenti karena anggaran yang belum siap. Untungnya, setelah persoalan menjadi perhatian publik, solusi akhirnya ditemukan.
Sayangnya, ironi serupa juga saya rasakan di Kabupaten Semarang.
Anak saya bersama pasangannya telah dipersiapkan untuk bertanding pada cabang ganda tenis meja di Popda Provinsi Jawa Tengah. Mereka bukan peserta dadakan. Mereka telah melalui seleksi, latihan, dan pembinaan. Mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengharumkan nama Kabupaten Semarang.
Namun harapan itu berhenti bukan karena kalah bertanding, bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan karena alasan efisiensi anggaran.
Yang lebih menyedihkan, kami sebagai orang tua bahkan telah menyatakan bersedia berangkat secara mandiri. Tidak meminta uang transportasi, tidak meminta uang makan, bahkan jika harus tidur di musala GOR demi mengurangi biaya pun kami ikhlas. Kami hanya memohon satu hal: daftarkan anak-anak itu agar mereka memiliki hak untuk bertanding.
Tetapi permohonan itu tetap tidak mendapat jalan.
Di sinilah letak ironi yang sulit dipahami.
Kalau biaya bukan lagi menjadi beban pemerintah karena orang tua telah siap menanggungnya, lalu apa alasan anak-anak itu tetap tidak diberangkatkan?
Popda Provinsi bukan sekadar pertandingan olahraga. Bagi atlet pelajar, itu adalah panggung pembinaan, pengalaman, dan buah dari latihan bertahun-tahun. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap bulan. Bahkan bagi sebagian anak, mungkin hanya datang sekali sepanjang masa sekolah.
Kita sering meminta anak-anak berlatih keras, disiplin, berprestasi, dan mengharumkan nama daerah. Tetapi setelah mereka berhasil sampai di titik itu, justru sistem yang menutup pintunya.
Sungguh disayangkan apabila efisiensi anggaran berubah menjadi alasan hilangnya kesempatan anak-anak untuk berkembang, padahal masih ada solusi yang tidak membebani keuangan daerah.
Dispora Kabupaten Semarang tentu memiliki tanggung jawab mengelola anggaran dengan bijaksana. Namun di sisi lain, lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap atlet yang telah memenuhi syarat memperoleh kesempatan bertanding, apalagi ketika keluarga sudah bersedia menanggung seluruh biaya keberangkatannya.
Prestasi tidak lahir hanya dari latihan atlet. Prestasi juga lahir dari keberanian sebuah sistem untuk membuka kesempatan.
Semoga ke depan tidak ada lagi atlet pelajar Kabupaten Semarang yang kehilangan impiannya bukan karena kalah di lapangan, tetapi karena gagal didaftarkan. Sebab yang paling menyakitkan bagi seorang atlet bukanlah kekalahan, melainkan tidak pernah diberi kesempatan untuk bertanding.