Laporan telah diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY

Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Bapak Joni Aryadi melalui lapor gubernur, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami informasikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 15 ayat 1 bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta" dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Jaminan Hari Tua, maka pembayaran Jaminan Hari Tua bagi peserta yang memiliki lebih dari 1 nomor kepesertaan dilakukan secara sekaligus untuk seluruh nomor kepesertaan yang dimilikinya. Pembayaran dimaksud dilakukan setelah seluruh saldo pada masing-masing nomor kepesertaan dilakukan penggabungan. Sehingga bagi peserta yang mempunyai nomor kepesertaan lebih dari 1 dan akan melakukan klaim Jaminan Hari Tua wajib menggabungkan saldo dengan cara melampirkan bukti kartu kepesertaan serta surat pengalaman kerja (verklaring) dari masing-masing perusahaan. Klaim Jaminan Hari Tua dapat diproses lebih lanjut apabila status peserta telah non aktif pada semua nomor kepesertaan dan saldo telah digabungkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. BPJS Ketenagakerjaan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan PRIMA kepada seluruh peserta.

Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Bapak Joni Aryadi melalui lapor gubernur, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami informasikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 15 ayat 1 bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta" dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Jaminan Hari Tua, maka pembayaran Jaminan Hari Tua bagi peserta yang memiliki lebih dari 1 nomor kepesertaan dilakukan secara sekaligus untuk seluruh nomor kepesertaan yang dimilikinya. Pembayaran dimaksud dilakukan setelah seluruh saldo pada masing-masing nomor kepesertaan dilakukan penggabungan. Sehingga bagi peserta yang mempunyai nomor kepesertaan lebih dari 1 dan akan melakukan klaim Jaminan Hari Tua wajib menggabungkan saldo dengan cara melampirkan bukti kartu kepesertaan serta surat pengalaman kerja (verklaring) dari masing-masing perusahaan. Klaim Jaminan Hari Tua dapat diproses lebih lanjut apabila status peserta telah non aktif pada semua nomor kepesertaan dan saldo telah digabungkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. BPJS Ketenagakerjaan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan PRIMA kepada seluruh peserta.

Menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Bapak Joni Aryadi melalui lapor gubernur, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami informasikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 15 ayat 1 bahwa "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta" dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Jaminan Hari Tua, maka pembayaran Jaminan Hari Tua bagi peserta yang memiliki lebih dari 1 nomor kepesertaan dilakukan secara sekaligus untuk seluruh nomor kepesertaan yang dimilikinya. Pembayaran dimaksud dilakukan setelah seluruh saldo pada masing-masing nomor kepesertaan dilakukan penggabungan. Sehingga bagi peserta yang mempunyai nomor kepesertaan lebih dari 1 dan akan melakukan klaim Jaminan Hari Tua wajib menggabungkan saldo dengan cara melampirkan bukti kartu kepesertaan serta surat pengalaman kerja (verklaring) dari masing-masing perusahaan. Klaim Jaminan Hari Tua dapat diproses lebih lanjut apabila status peserta telah non aktif pada semua nomor kepesertaan dan saldo telah digabungkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. BPJS Ketenagakerjaan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan PRIMA kepada seluruh peserta.