Detail Aduan

Yth. BP prabowo dan BP Gibran Kami, para calon ASN yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2024, ingin menyampaikan aspirasi dan permohonan terkait penundaan pengangkatan yang semula dijadwalkan pada Maret-April 2025, namun kini diundur hingga Oktober 2025 (CPNS) dan Maret 2026 (PPPK). Penundaan ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga membawa beban sosial dan ekonomi yang sangat berat bagi kami. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan: 1. Banyak calon ASN dari pekerja swasta telah mengundurkan diri Kami sudah memutuskan resign dari pekerjaan sebelumnya karena mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Penundaan ini membuat kami kehilangan sumber penghasilan selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun bagi PPPK. 2. Honorer di banyak daerah sudah tidak memiliki gaji Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga non-ASN, banyak honorer telah diberhentikan atau tidak lagi menerima gaji. Jika mereka harus menunggu hingga Maret 2026, maka akan ada lebih banyak kesulitan ekonomi yang dialami. 3. Beban finansial akibat seleksi yang panjang Proses seleksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari perjalanan, akomodasi, hingga administrasi lainnya. Banyak di antara kami bahkan harus berutang untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian seleksi, dengan harapan bisa segera bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. 4. Beberapa peserta PPPK akan pensiun pada tahun 2026 Penundaan ini sangat merugikan mereka yang umurnya tinggal satu tahun menuju masa pensiun. Jika pengangkatan ditunda hingga Maret 2026, maka mereka hanya akan bekerja sebentar sebelum pensiun, sehingga hak mereka sebagai ASN bisa berkurang. 5. Kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dipertaruhkan Sejak awal, kami dijanjikan pengangkatan pada Maret-April 2025, dan kami telah menyesuaikan hidup serta merencanakan keuangan berdasarkan jadwal tersebut. Penundaan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak konsisten, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi ASN yang seharusnya transparan dan profesional. Usulan & Harapan: Kami meminta pemerintah tetap berpegang pada jadwal awal, yaitu Maret-April 2025, untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Jika memang ada kendala administratif, minimal berikan solusi konkret seperti memberikan bantuan keuangan bagi yang terdampak atau percepatan pengangkatan bertahap. Libatkan perwakilan dari calon ASN dalam diskusi kebijakan agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan birokrasi, tetapi juga dari sudut pandang kami yang terdampak langsung. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan mempertimbangkan kembali keputusan ini demi keadilan serta kepastian hukum bagi para calon ASN yang telah berjuang melalui seleksi dengan penuh harapan. Hormat kami, Para Calon ASN 2024 yang terdampak #presidenprabowo #dprri #menpanrb