Laporan telah diteruskan ke BPJS Kesehatan

Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Program Jaminan Kesehatan dalam pelaksanaanny mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan ditetapkannya UMK Jawa Tengah maka besaran UMK menjadi batas bawah yang harus dipenuhi oleh seluruh Pemberi Kerja dalam memberikan gaji/ upah bagi karyawan, sehingga perhitungan iuran JKN juga mengikuti ketetapan tersebut. Apabila ada Pemberi Kerja yang melanggar regulasi yang berlaku dengan menggaji dibawah UMK, BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan untuk melakukan perhitungan iuran mengikuti Gaji/Upah di bawah UMK yang melanggar regulasi, demikian pula BPJS kesehatan tidak punya kewenangan mendorong atau memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja agar mematuhi regulasi dalam memberikan gaji/upah minimal UMK, karena kewenangan tersebut dimiliki oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pemberian gaji/upah. Silahkan melaporkan gaji dibawah UMK ke Dinas yang membidangi masalah Ketenagakerjaan setempat.

Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Program Jaminan Kesehatan dalam pelaksanaanny mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan ditetapkannya UMK Jawa Tengah maka besaran UMK menjadi batas bawah yang harus dipenuhi oleh seluruh Pemberi Kerja dalam memberikan gaji/ upah bagi karyawan, sehingga perhitungan iuran JKN juga mengikuti ketetapan tersebut. Apabila ada Pemberi Kerja yang melanggar regulasi yang berlaku dengan menggaji dibawah UMK, BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan untuk melakukan perhitungan iuran mengikuti Gaji/Upah di bawah UMK yang melanggar regulasi, demikian pula BPJS kesehatan tidak punya kewenangan mendorong atau memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja agar mematuhi regulasi dalam memberikan gaji/upah minimal UMK, karena kewenangan tersebut dimiliki oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pemberian gaji/upah. Silahkan melaporkan gaji dibawah UMK ke Dinas yang membidangi masalah Ketenagakerjaan setempat.

Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Program Jaminan Kesehatan dalam pelaksanaanny mengikuti regulasi yang berlaku. Dengan ditetapkannya UMK Jawa Tengah maka besaran UMK menjadi batas bawah yang harus dipenuhi oleh seluruh Pemberi Kerja dalam memberikan gaji/ upah bagi karyawan, sehingga perhitungan iuran JKN juga mengikuti ketetapan tersebut. Apabila ada Pemberi Kerja yang melanggar regulasi yang berlaku dengan menggaji dibawah UMK, BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan untuk melakukan perhitungan iuran mengikuti Gaji/Upah di bawah UMK yang melanggar regulasi, demikian pula BPJS kesehatan tidak punya kewenangan mendorong atau memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja agar mematuhi regulasi dalam memberikan gaji/upah minimal UMK, karena kewenangan tersebut dimiliki oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk dapat melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pemberian gaji/upah. Silahkan melaporkan gaji dibawah UMK ke Dinas yang membidangi masalah Ketenagakerjaan setempat.