Peraturan dan Kebijakan terkait :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Pengelolaan sungai di Indonesia dibagi berdasarkan wilayah sungai, di mana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang berbeda. 

Kewenangan Pemerintah Pusat:

- Mengelola wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

- menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional,

- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. 

Kewenangan Pemerintah Provinsi:

- Mengelola wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi.

- menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota

- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota. 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota:

- Mengelola wilayah sungai dalam kabupaten/kota.

- menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota

- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai dalam kabupaten/kota. 

Prinsip Pengelolaan Sungai:

- Berbasis wilayah sungai.

- Terpadu.

- Dengan pendekatan partisipatif, melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. 

Peran Masyarakat:

- Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

- Tanggung jawab bersama dalam pelestarian sungai sebagai sumber air. 

Kewenangan pengelolaan wilayah sungai (WS) di Provinsi Jawa Tengah

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

- 2 WS Strategis Nasional : WS Jratun Seluna dan WS Serayu Bogowonto

- 4 WS lintas provinsi : WS Cimanuk Cisanggarung, WS Citanduy, WS Progo Opak Serang, dan WS Bengawan Solo

2. Kewenangan Provinsi

- 2 WS lintas kabupaten : WS Pemali Comal dan WS Bodri Kuto

3. Kewenangan Kabupaten

- 2 WS di Kabupaten Jepara : WS Wiso Gelis dan WS Karimunjawa

Demikian terima kasih.