KABUPATEN BLORA, 31 Aug 2021

Dukuh Ketangar RT 06/ RW 01. Pak saya Faiz seorang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Blora pak, mau mengadukan sistem pelayan publik dan sosial di daerah saya. Ayah saya seorang pengepul rosok( yang membeli barang bekas warga untuk dijual kembali ke pengepul). Ini berawal dari keluarga saya yang mengalami ketidakadilan di tingkat RT pak, saya dari keluarga kurang mampu namun saat pengajuan untuk pendataan keluarga tidak mampu ke pusat keluarga saya dilewatkan karena nama nama yang diajukan oleh kepala RT saya adalah orang orang pilihan yang ada hubungan dekat dengan dirinya. Kemudian sebagai anak saya coba buat daftar lewat jalur pendidikan, yaitu DTKS. Hampir setiap tahun sejak kelas 3 SMP sampe saya lulus SMA saya selalu mengajukan diri saya ke kelurahan untuk pengajuan DTKS. Tapi kelurahan selalu merespon dengan bilang sabar ya, nanti bakaln di survey dulu dan diajukan ke pusat. Soalnya pengajuan DTKS nggak mudah. Saya sudah mengikuti alur yang diberikan lewat poster di web dinsos pak, seluruh persyaratan mulai dari KK, KTP, dll sudah saya kumpulkan tapi nihil. Keluarga saya tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk apapun. Hingga suatu kejadian yang kurang mengenakkan terjadi pada ibu saya 3 bulan lalu pak. Ibu saya menghubungi Babinsa daerah saya melalui WA, soal pendataan warga buat dapat bantuan sembako. Dari situ Babinsa itu menegur kelurahan, dan kelurahan menegur RT saya. Mulai dari situlah pembullyan terjadi kepada ibu saya, ia dimusuhi oleh para perangkat RT termasuk istrinya. Mereka bilang ibu saya malu maluin karena sampai membawa masalah tersebut ke pihak atas. Padahal setiap kali kita lapor ke RT buat mengajukan bantuan, mereka selalu bilang data warga yang dapat bantuan itu langsung dari kelurahan, jadi mereka nggak bisa dirubah. Sementara saat saya mengadu ke kelurahan mereka bilang, kelurahan nggak akan tahu kalau RT dan RW tidak melapor ke kami kan ibu saya jadi bingung. Ternyata sejak awal kelurahan memang tidak pernah mengajukan nama ayah saya untuk menerima bantuan. Juga soal DTKS yang awalnya saya mendaftar untuk tujuan KIP Kuliah, hampir 6 bulan lebih tidak ada survey seperti yang dijanjikan. Saya juga ke dinas sosial, namun di sana mereka mengatakan kalau nama saya belum diajukan oleh Kelurahan. Hingga ayah saya sangat marah pak kemaren, sampe seksi kesra kelurahan datang kerumah meminta maaf dengan berbagai alasan, karena tidak segera menangani pendataan keluarga saya. Keluarga saya selalu dicatat setiap kali ada pendataan bantuan pak, mulai dari bantuan Listrik, UMKM, usaha mikro, DTS kemudian bantuan sembako namun sama sekali tidak ada yang pernah sampai kerumah. Saya mohon pencerahannya pak Ganjar. Pak lurah bilang setiap kali mengajukan nama buat bantuan ke provinsi, nggak semuanya bakal turun. Tapi selalu nama keluarga saya ndak pernah turun. Saya cuma pgen tahu kenapa keluarga saya ditolak datanya kalo memang di provinsi ndak menghendaki. Soale kelurahan juga ndak transparan soal nama nama warganya yang diajukan , jadi saya ndak benar benar tahu apakah benar nama keluarga saya sudah diajukan atau belum. Akhirnya hal aneh terjadi, padahal niat saya adalah mengajukan nama supaya di pusat keluarga saya terdata sebagai keluarga kurang mampu. Keesokan harinya ibu saya dapet WA dari RT buat dateng ke kelurahan ambil sembako. Yang mana seharusnya itu bukan hasil yang diharapkan, karena setau yang saya dengar Pak Lurah mengalihkan data penduduk yang sudah meninggal menjadi nama ibu saya, untuk mendapatkan bantuan sembako tersebut. Akhirnya setelah usul protes ibu saya ke babinsa itu, banyak warga di RT saya ikut dapat sembako juga. Namun masalah kembali muncul setelah 3 bulan, tiba tiba ibu saya tida mendapat bantuan yang sama, sementara orang orang yang gara gara ibu saya protes dapat, saat itu dapat pak. Kan ibu saya mengadu kembali ke pak Babinsanya pak, Dan darisitulah perdebatan antara bapak saya dengan pak Lurah berlanjut pak, karena mereka selalu menyepelekan data keluarga saya, bilangnya sudah dicatat dan diajukan namun kami tidak pernah merasakan itu. Saya jadi bingung pak harus mengadu kemana. Karena bapak saya yang marah marah di kelurahan, para perangkat kelurahan baru berbondong bondong datang ke rumah saya pak, mereka minta maaf soal pengajuan yang terlambat karena banyak urusan, mereka juga bilang portal pendataan DTKS dari dinsos juga ditutup sementara. Ada hal yang nggak beres pak pada sistem pelayanan di daerah saya, dimana warga yang dekat dengan perangkat RT, dan juga mereka yang dekat dengan perangkat akan diutamakan dan diproses lebih dulu. Sampe sekarang saya masih menunggu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yang tertulis pada butir pancasila pak