Laporan telah diteruskan ke BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

Terima kasih atas usulnya, Penggabungan kecamatan merupakan bagian dari penataan kecamatan berdasarkan PP No.17 Tahun 2018 tentang kecamatan dan dilaksanakan dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan Perda dan harus berdasarkan pada persyaratan (dasar administrasi dan teknis), tidak ada aturan yg mengatur penggabungan kecamatan lintas kab/kota karena penggabungan kecamatan adalah kewenangan kab/kota berdasarkan pada persetujuan masyarakat di wilayah kecamatan tsb melalui forum komunikasi kelurahan / desa di wilayahnya dalam satu daerah kabupaten / kota. Terkait pemekaran kabupaten, sesuai surat Mendagri Nomor 135/230/OTDA tanggal 11 Januari 2018 perihal penjelasan ttg Kebijakan Desain Besar Penataan Daerah ( DESARTADA) bahwa  saat ini Pemerintah sedang menyusun RPP tentang Penataan Daerah dan DESARTADA, sehingga pemerintah menunda sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) .