Laporan telah diteruskan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Terimakasih laporan diteruskan ke bidang yang menangani

Lurah merupakan PNS, aturan terkait dengan poligami diatur dalam PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian PNS juncto PP 45 tahun 1990,
Bahwa sesuai ketentuan tsb di atas PNS dapat melakukan poligami harus memenuhi syarat alternatif dan komulatif
Syarat alternatif:
1.istri tdk dapat menjalankan kewajiban SBG istri karena sakit jasmani/rohani dibuktikan dg surat keterangan dokter
2. Istri cacat badan/sakit yg tidak dapat disembuhkan dg surat keterangan dokter
3.setelah menikah 10tahun/lebih tidak diperoleh keturunan dibuktikan dg surat keterangan dokter
Syarat kumulatif:
1. Ada persetujuan istri pertama dg disahkan minimal pejabat eselon IV
2. Punya penghasilan cukup
3. Ada jaminan secara tertulis dapat berlaku adil
Apabila syarat dipenuhi dan telah diijinkan oleh PPK maka Syah PNS tersebut berpoligami, akan tetapi pernikahan tersebut dilakukan dg pernikahan siri maka bertentangan dengan aturanb teraebut dan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat hingga pemberhentian dari PNS