Laporan telah diteruskan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani

Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, satu kesatuan, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB. Kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.