Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Terimakasih atas laporan yang disampaikan.

Menanggapi laporan yang Bapak sampaikan, berikut kami  berikan penjelasannya. 1. Sampai dengan saat ini bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dr APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 belum dicairkan, anggaran masih difokuskan secara prioritas dalam penanganan covid dan percepatan pemulihan ekonomi.  Apabila terdapat kegiatan perbaikan rumah yang sudah berjalan, mungkin dibiayai dari pendanaan APBN, APBD Kab. WOnogiri atau Dana DAK. 2. Besarnya bantuan perbaikan rumah dari APBD Provinsi Jawa Tengah bersifat bantuan stimulan  sebesar Rp. 10 juta melalui bantuan keuangan pemerintah desa yang utk membiayai pengadaan materian/bahan bangunan, sesuai dengan tingkat penanganan (atap, dinding dan lantai). karena bantuan bersifat srimulan, maka tetap membutuhkan swadaya dr penerima bantuan, agar dapat terwujud rumah yang LAYAK HUNI.

Menanggapi laporan yang Bapak sampaikan, berikut kami  berikan penjelasannya. 1. Sampai dengan saat ini bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dr APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 belum dicairkan, anggaran masih difokuskan secara prioritas dalam penanganan covid dan percepatan pemulihan ekonomi.  Apabila terdapat kegiatan perbaikan rumah yang sudah berjalan, mungkin dibiayai dari pendanaan APBN, APBD Kab. WOnogiri atau Dana DAK. 2. Besarnya bantuan perbaikan rumah dari APBD Provinsi Jawa Tengah bersifat bantuan stimulan  sebesar Rp. 10 juta melalui bantuan keuangan pemerintah desa yang utk membiayai pengadaan materian/bahan bangunan, sesuai dengan tingkat penanganan (atap, dinding dan lantai). karena bantuan bersifat srimulan, maka tetap membutuhkan swadaya dr penerima bantuan, agar dapat terwujud rumah yang LAYAK HUNI. SEHINGGA TIDAK BENAR BAHWA BANTUAN PROVINSI SENILAI Rp. 20 juta.