Rincian Aduan : LGWA42113062

Selesai Public

KABUPATEN BOYOLALI, 20 Jul 2022

Alamat: Kabupaten/Kota boyolali, Kecamatan musuk, Kelurahan sruni Laporan: saya punya pinjaman di BNI 200jt untuk modal ternak sapi tapi terdampak PMK dan belum ada solusi.ternak awal25 ekor sekarang tinggal 5ekor.20nya mati terdampak PMK.tolong bantuannya pak

0 Orang Menandai Aduan Ini

Disposisi

Rabu, 20 Juli 2022 - 11:41 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Verifikasi

Kamis, 28 Juli 2022 - 10:55 WIB

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Terima kasih atas  laporan dari Ibu Surani.  Pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah penanganan wabah PMK, diantaranya adalah pengobatan terhadap ternak terdampak, vaksinasi terhadap hewan rentan yang sakit, pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah.  Dalam penanganan wabah juga diperlukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian ternak yang sakit, sehingga resiko kerugian ekonomi dapat diminimalkan.  Penggantian ternak terdampak, saat ini hanya dapat diberikan  jika ternak terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Ternak Sapi/Kerbau sesuai prosedur yang berlaku.  Terkait penggantian ternak yang  mati karena PMK, masih dalam pembahasan di Pemerintahan Pusat. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih.

Selesai

Kamis, 28 Juli 2022 - 10:55 WIB

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Terima kasih atas  laporan dari Ibu Surani.  Pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah penanganan wabah PMK, diantaranya adalah pengobatan terhadap ternak terdampak, vaksinasi terhadap hewan rentan yang sakit, pengawasan lalu lintas ternak antar wilayah.  Dalam penanganan wabah juga diperlukan kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian ternak yang sakit, sehingga resiko kerugian ekonomi dapat diminimalkan.  Penggantian ternak terdampak, saat ini hanya dapat diberikan  jika ternak terdaftar dalam Asuransi Usaha Tani Ternak Sapi/Kerbau sesuai prosedur yang berlaku.  Terkait penggantian ternak yang  mati karena PMK, masih dalam pembahasan di Pemerintahan Pusat. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih.