Laporan telah diteruskan ke DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

laporan diterima

proses tindak lanjut

Menindaklanjuti Laporgub dari Sdri. WIWIT dengan alamat Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tentang sulitnya mendapatkan pertalite untuk dijual ecer, kami laporkan sebagai berikut : 1. Menindaklanjuti laporan tersebut kami sampaikan aturan yang berlaku terkait usaha niaga dan aturan-aturan pembelian BBM subsidi kepada pelapor sbb : a. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. b. Untuk dapat menjual BBM, badan usaha harus memiliki izin usaha niaga. Akan tetapi, Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai biofuel. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM sebagai sub-penyalur. c. Dalam Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, menyebutkan bahwa jika mau menjadi sub penyalur dapat mengacu pada Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015. Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. 2. Kami juga berkoordinasi dengan pertamina unit Pati Rembang, bahwa terkait penyaluran BBM harus sesuai peraturan yg berlaku.