Detail Aduan
Rincian Aduan : LGMB95114315
KABUPATEN KUDUS, 04 Mar 2025
Saya adalah lulusan ppg prajabatan yang mendaftar P3K tahap II (Jabatan Guru) di pemprov jateng. Saya beserta 592 pendaftar di -TMS-Kan massal secara sepihak oleh Panselda Pemprov Jateng. Alasannya adalah "tidak melampirkan SK Pengangkatan Non ASN / Honorer, SPTJM, dan Slip gaji", padahal kami merupakan pendaftar dengan kategori Lulusan PPG Prajabatan. Jadi kami tidak punya SK Pengangkatan Non ASN. Berpedoman pada KepmenPAN-RB No. 348 Th. 2024 (pada diktum Pertama), sebetulnya tertulis jelas bahwa Lulusan PPG merupakan kategori tersendiri (berada di poin d), berbeda dengan kategori Guru Non-ASN (berada di poin c). Selain itu, berpedoman SE Ditjen GTK No. 0273/B1/GT.02.00/2025 mengenai Seleksi Administrasi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, tertulis bahwa Panselda diharap untuk "tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur Kemen PAN-RB yang berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG pada seleksi administrasi", seperti SK pengangkatan, slip gaji, surat keterangan aktif mengajar, dan sejenisnya. Berdasarkan realita juga, Lulusan PPG Prajabatan dengan kondisi yang sama dengan kami yang mendaftar di instansi lain, bisa lolos seleksi administrasi. Kenapa Panselda Pemprov Jateng memperlakukan kami dengan berbeda dan sangat merugikan? Lebih-lebih lagi, formasi Guru di Pemprov Jateng sebetulnya masih banyak. Tapi kenapa pendaftarnya diputus dengan tidak adil di tahap administrasi begini? Kalau akhirnya kami tidak akan diloloskan administrasi, baiknya dari awal formasi untuk PPG Prajabatan di tutup. Sehingga kami tidak akan melamar di pemprov jateng dan tidak menjadi korban kalah sebelum berperang. Kami sangat kecewa dan sedih sudah berjuang kuliah dengan berbagai tugas dan setelah lulus nasib kami susah untuk mencari sekolah untuk bekerja. Kepada siapa lagi kami mohon perlindungan bapak/ibu, kami juga butuh untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan diri dan kelurga tidak hanya guru honorer saja yg membutuhkan. Mohon kepada Bapak Gubernur yang terhormat agar memberikan kebijakan yang seadil-adilnya. Kami mohon dengan sangat agar kami diberikan kesempatan untuk ikut berjuang menjadi Guru PPPK sebagaimana rekan-rekan kami yang mendaftar di instansi lain. Mengingat ini juga sejalan dengan visi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan Guru melalui pemenuhan kebutuhan Guru di daerah-daerah. Berikut kami sertakan juga bukti pendukung dari aduan ini : https://bit.ly/TolakTMSJateng
1 Orang Menandai Aduan Ini
Disposisi
Selasa, 04 Maret 2025 - 17:46 WIB
Admin Gubernuran
Verifikasi
Selasa, 04 Maret 2025 - 19:54 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Yth. Bapak/Ibu Pelapor,
Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke bidang yang menangani.
Progress
Selasa, 04 Maret 2025 - 21:22 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II
Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :
a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.
2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain
sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;
3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);
4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :
a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;
b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;
c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;
d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.
5. Kesimpulan :
a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;
b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih.
Selesai
Selasa, 04 Maret 2025 - 21:22 WIB
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Menindaklanjuti aduan terkait status kelulusan pelamar PPG pada seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahap II
Bersama ini kami informasikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2024, diatur dalam regulasi sebagaimana berikut :
a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
b. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah.
2. Mendasari regulasi pada angka 1, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024, pada pengumuman tersebut Romawi IV nomor 1 huruf h poin 2)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi Lulusan PPG untuk mengikuti seleksi PPPK Guru Tahap II namun demikian harus memenuhi syarat lain
sebagaimana yang tercantum pada Romawi V;
3. Dalam penetapan syarat pendaftaran sebagaimana pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kami mempedomani Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 23 Ayat 1 Huruf k yang mana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah (terlampir);
4. Menyikapi Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025 tanggal 27 Januari 2027 perihal Seleksi Administrasi pada Seleksi Guru ASN PPPK JF Guru Periode II Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut :
a. Pokok daripada isi surat tersebut antara lain mengharap Panitia Seleksi Daerah untuk Tidak menambah persyaratan di luar ketentuan yang telah diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan KepmenPANRB Nomor 348 Tahun 2024 dan berpotensi menyebabkan ketidaklulusan pelamar kategori lulusan PPG;
b. Berdasarkan penjelasan pada nomor 3, bahwa pada Permenpan 6 Tahun 2024 Pasal 23 Ayat 1 Huruf k, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan pada Instansi Daerah;
c. Surat Edaran tersebut tersebut tertanggal 27 Januari 2025 sementara pendaftaran PPPK dibuka mulai tanggal 20 November 2024 s,d, 20 Januari 2025, dan surat tersebut bersifat himbauan;
d. Karena telah lewat waktu akhir pendaftaran Apabila Surat 27 Januari 2025 dipenuhi maka akan ada protes dari Peserta yang tidak melamar karena sadar diri tidak bisa memenuhi syarat dan pelamar yang memenuhi syarat karena bertambahnya jumlah saingan.
5. Kesimpulan :
a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada pelamar PPG untuk mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran pada Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 800.1.2.2/3219 tanggal 20 November 2024 tentang Penerimaan PPPK Periode II Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2024;
b. Pemberian syarat minimal mengabdi/bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya prioritas penyelesaian permasalahan Non ASN yaitu dari P1 Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan GTT Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih.