LaporGub! - Detail Aduan LGIG51811273

Detail Aduan

Rincian Aduan : LGIG51811273

Selesai Public

LAIN-LAIN, 17 Nov 2019

Pak @ganjar_pranowo , pergub no 7 2019 menyebutkan penerima RTLH tidak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai , tp kenyataan nya pelaksana desa masih mengenakan ppn jdi hak penerima RTLH berkurang, niwun petunjuk nya pak , suwun

0 Orang Menandai Aduan Ini

PROSES

Disposisi

Senin, 18 November 2019 - 10:47 WIB

Laporan telah diteruskan ke DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Verifikasi

Selasa, 19 November 2019 - 22:00 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepada Yth. Sdr galihintan71 Desa tetap memungut pajak termasuk ppn sesuai dengan :

1. Aturan yg berlaku yaitu permendagri no. 20 thn 2018 ttg pengelolaan keuangan desa (ps 58 terlampir)

2. adanya pemeriksaan di desa terkait bukti setor pajak ppn dan pph , maka desa tetap memungut pajak, dan di lpj dilampirkan bukti setornya

3. Adanya sosialisasi dari kpp pratama kepada desa bahwa bendahara desa/kaur keuangan selaku wajib pungut pajak dan harus menyetor pajak ke kas negara, bukti setor dilaporkan.

Selesai

Selasa, 19 November 2019 - 22:02 WIB

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepada Yth. Sdr galihintan71 Desa tetap memungut pajak termasuk ppn sesuai dengan :

1. Aturan yg berlaku yaitu permendagri no. 20 thn 2018 ttg pengelolaan keuangan desa (ps 58 terlampir)

2. adanya pemeriksaan di desa terkait bukti setor pajak ppn dan pph , maka desa tetap memungut pajak, dan di lpj dilampirkan bukti setornya

3. Adanya sosialisasi dari kpp pratama kepada desa bahwa bendahara desa/kaur keuangan selaku wajib pungut pajak dan harus menyetor pajak ke kas negara, bukti setor dilaporkan.

terimakasih.

Preview Gambar

Tulis Ulasan