Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Wonogiri

Terimakasih atas Laporanya. Salah satu program pemerintah dalam penanganan dampak Covid19 adalah jaring pengaman sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yag terdampak. Namun demikian dalam kerangka negara hukum dan administrasi, untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial perlu diatur persyaratanya. adapun salah satu syarat KPM yaitu diutamakan bagi keluarga yang tercantum data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan penerima program PKH dan BPNT. Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan KPM Bansos baru dengan kriteria atau merupakan keluarga miskin yang tidak/belum menerima program PKH dan program BPNTdiluar DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Khusus untuk bantuan BLT DD, proses pengusulannya oleh Desa setempat dengan verifikasi dan validasi data melalui musyawarah Desa guna menentukan layak atau tidaknya keluarga menerima Bansos.

Terimakasih atas Laporanya. Salah satu program pemerintah dalam penanganan dampak Covid19 adalah jaring pengaman sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yag terdampak. Namun demikian dalam kerangka negara hukum dan administrasi, untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial perlu diatur persyaratanya. adapun salah satu syarat KPM yaitu diutamakan bagi keluarga yang tercantum data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan penerima program PKH dan BPNT. Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan KPM Bansos baru dengan kriteria atau merupakan keluarga miskin yang tidak/belum menerima program PKH dan program BPNTdiluar DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Khusus untuk bantuan BLT DD, proses pengusulannya oleh Desa setempat dengan verifikasi dan validasi data melalui musyawarah Desa guna menentukan layak atau tidaknya keluarga menerima Bansos.

Terimakasih atas Laporanya. Salah satu program pemerintah dalam penanganan dampak Covid19 adalah jaring pengaman sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yag terdampak. Namun demikian dalam kerangka negara hukum dan administrasi, untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial perlu diatur persyaratanya. adapun salah satu syarat KPM yaitu diutamakan bagi keluarga yang tercantum data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan penerima program PKH dan BPNT. Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan KPM Bansos baru dengan kriteria atau merupakan keluarga miskin yang tidak/belum menerima program PKH dan program BPNTdiluar DataTerpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Khusus untuk bantuan BLT DD, proses pengusulannya oleh Desa setempat dengan verifikasi dan validasi data melalui musyawarah Desa guna menentukan layak atau tidaknya keluarga menerima Bansos.